Jumlah Penduduk Miskin di Desa Masih Tinggi; Efektivitas Dana Desa Dipertanyakan

7/19/2018
Ilustrasi: Data pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). (KOMPAS.com/Josephus Primus)
KeuanganDesa.info, JAKARTA - Jumlah penduduk miskin desa didapati masih jauh lebih banyak dari di perkotaan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, sejauh mana dampak positif peningkatan produktivitas yang dilakukan melalui transfer ke daerah serta dana desa.  


Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai profil kemiskinan Indonesia per Maret 2018 yang dikeluarkan pada Senin (16 Juli 2018). 

"Sekarang kan sudah ada dana desa, tetapi ketimpangan di desa makin meningkat. Ini contoh sudah dikasih duit, tapi ketimpangannya meningkat," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, Kamis (19 Juli 2018). 

BPS menyampaikan, persentase penduduk miskin per Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau setara 25,95 juta orang. Jika dirinci, persentase penduduk miskin di kota 7,02 persen sementara di desa 13,20 persen. 

Ahmad memandang, program pemerintah dalam hal peningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di desa sudah baik. Namun faktanya kemiskinan masih tetap tinggi, hal tersebut disinyalir ada kendala dalam pelaksanaan program peningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di desa yang menjadikannya tidak efektif atau tidak tepat sasaran. 

"Ini tanda pengelolaannya enggak baik. Kalau dilihat lagi, untuk masyarakat 20 persen golongan atas meningkat lebih tinggi dari masyarakat golongan bawah. Pertanyaannya, apakah uang ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang punya akses ke elit-elit daerah," tutur Ahmad. 

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan tingginya tingkat kemiskinan di desa tetap jadi perhatian pemerintah. Disparitas jumlah penduduk miskin di desa dengan di kota salah satunya juga terjadi karena jumlah penduduk di suatu daerah yang berbeda, menyebabkan perhitungan penduduk miskin juga beragam. 

Suahasil mencontohkan, seperti Papua yang jumlah penduduknya sedikit tetapi tingkat kemiskinannya tinggi dan di Jawa yang jumlah penduduknya relatif banyak namun tingkat kemiskinannya rendah. [kom]

Share this

Tulisan Terkait

Previous
Next Post »

Tidak ada komentar:

Posting Komentar