KeuanganDesa.info, JAKARTA – Akan ada 60.000 Babinkamtibmas untuk mengawal dana desa. Hal itu, dinyatakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia (Kemendes). Langkah tersebut dilakukan dalam upaya untuk meminimalkan kasus korupsi di desa.
Menteri Desa Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo sudah menemui Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berkoordinasi terkait pengawalan dana desa. Kapolri setuju untuk menerjunkan 60.000 Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).
"Kapolri akan dedikasikan 60.000 Babinkamtibmas untuk memberi penyuluhan dan pengawasan dana desa," kata Eko saat rakor pengawasan dan akuntabilitas dana desa di Kantor Staf Presiden (KSP) kemarin. Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membantu memindaklanjuti laporan-laporan indikasi penyalahgunaan dana desa.
Selaku menteri, dia sangat setuju apabila ada tindakan tegas bagi pelaku yang menyalahgunakan dana desa. "Semakin banyak yang mengawasi, peluang adanya penyelewengan dana desa semakin kecil. Efek pencegahan perlu terus dilakukan, begitu juga efek jera," lanjut Eko.
Eko pun optimistis tata kelola dana desa akan menjadi pembelajaran yang baik bagi masyarakat desa. Meski masih banyak persoalan dan persyaratan administrasi pelaporan diperketat, angka penyerapan terus meningkat. "Pada 2015, penyerapan dana desa mencapai 82%, kemudian naik pada 2016 menjadi 97%.
Tahun ini saya targetkan 100%. Saya yakin masyarakat desa terus belajar. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat membantu pekerjaan aparat desa," ujar Eko.
Pada 2016, pemanfaatan dana desa menunjukkan capaian besar. Warga desa mampu membangun jalan desa sepanjang 66.884 kilometer, jembatan desa sepanjang 511,9 km, MCK 37.368 unit, instalasi air bersih 16.295 unit, PAUD 11.926 unit, posyandu 7.524 unit, saluran irigasi 12.596 unit, polindes 3.133 unit, sumur 14.034 unit, tambatan perahu 1.373, pasar desa 1.819 unit, embung 686, drainase 65.998 unit, dan penahan tanggul 38.184 unit.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki pun meminta agar pengawasan dana desa dikeroyok. Seluruh potensi negara perlu diberdayakan. "Dana desa itu harus digunakan. Jangan sampai karena ketakutan, malah tidak dipakai. Uang yang digelontorkan harus berputar di desa dan meningkatkan daya beli. Apa yang dibangun haruslah untuk sektor produktif," ujar Teten.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana mengatakan pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membuat aplikasi Siskeudes. Aplikasi sederhana tersebut dibuat untuk memudahkan aparat desa dalam pengelolaan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. ***
Share this
Tidak ada komentar:
Posting Komentar