Transparansi Informasi Anggaran Daerah di Era Digital

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terus bertambahnya jumlah pengakses internet di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2013 telah mencapai 71,19 juta. Perkembangan teknologi informasi telah menempatkan website menjadi salah satu media yang sangat strategis bagi perolehan dan pertukaran informasi. Situs web kemudian akan dapat menjadi jembatan bagi pemerintah dalam mempublikasikan informasi kepada warga. Oleh karenanya perbaikan terhadap kualitas konten menjadi keharusan sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan terhadap warga, termasuk di dalamnya adalah penyajian informasi mengenai pengelolaan anggaran daerah. 

Tulisan ini dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan dana pembangunan pemerintah. Selain itu, warga didorong untuk dapat memahami seberapa besar alokasi dana yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Terbukanya akses informasi sendiri merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Beberapa perbaikan harus dilakukan, mulai dari pembenahan keberadaan website agar dapat diakses dengan baik hingga penyajian menu dan kelengkapan penyajian informasi itu sendiri. Peningkatan kualitas penyajian informasi anggaran diharapkan dapat dikembangkan dalam bentuk visual yang mudah dipahami masyarakat luas.

Perkembangan penggunaan website oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001. Instruksi tersebut membahas Pengembangan dan Pendayagunaan telematika di Indonesia, kemudian diperjelas dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 (Inpres No. 3/2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Inpres No. 3 Tahun 2003 menjabarkan dengan jelas tahapan di bagian strategi Pengembangan E-Government. Salah satu strategi yang terkait dengan penggunaan website tercantum dalam butir 18 yang mendeskripsikan strategi keenam.

Pada bulan Mei 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya mengamanatkan setiap badan publik wajib untuk membuka akses bagi setiap pemohon untuk memperoleh informasi publik, terkecuali beberapa informasi tertentu yang menyangkut ketahanan negara.

Pasal 9 UU No.14/2008 ini mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, dan salah satunya adalah informasi mengenai laporan keuangan. Pasal ini pun menyebutkan bahwa penyebaran informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Presiden mengeluarkan Inpres No. 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres tersebut mengamanatkan upaya pencegahan korupsi kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Butir ke 45 Strategi Pencegahan, sebagaimana tercantum di dalam lampiran Inpres No. 17/2011 menjelaskan tentang rencana aksi, yaitu Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Kemendagri adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan aksi tersebut. Keluaran dari aksi tesebut adalah jumlah publikasi data mutakhir (APBD, RAPBD, RKA SKPD, DPA SKPD, LKPD) dari pemerintahan tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Laporan realisasi anggarannya akan dilakukan melalui website nasional Kemendagri dan masing-masing Pemda. 

Untuk menindaklanjuti Inpres No. 17/2011, Kemendagri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaannya. Instruksi Mendagri memerintahkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan menu content dengan nama  "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" dalam website resmi pemerintah provinsi yang terdiri dari 12 items data mutakhir.

Diktum Keempat Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota di wilayah masing-masing untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dalam bentuk website resmi pemerintah Kabupaten/Kota. Bagi yang belum memiliki website resmi dan menu konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah", diwajibkan paling lambat tanggal 31 Mei 2012.
2. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki website resmi, diinstruksikan agar menyiapkan menu konten dengan nama "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah" paling lambat tanggal 31 Mei 2012.

Selanjutnya, Diktum Kelima dan Keenam adalah mewajibkan Gubernur untuk menginstruksikan kepada Bupati/Walikota agar mempublikasikan data mutakhir di dalam menu konten "Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah". Di dalam konten tersebut meliputi:

1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

[***]

Share this

Acha

Tulisan Terkait