Daftar Istilah Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagai referensi, berikut ini Daftar Istilah Pengelolaan Keuangan Desa, disajikan sebagai berikut:

Alokasi Dana Desa/ADD

Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD

Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDesa

Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Aset Desa

Barang milik Desa yang berasal dari  kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah

Badan Permusyawaratan Desa/BPD

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan  guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Bantuan Operasional Sekolah/BOS

Dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Barang Milik Desa

Kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak

Daerah Otonom

Kesatuan masyarakat  hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dana Alokasi Khusus/DAK

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Dana Alokasi Umum/DAU

Dana yang bersumber dari  pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Dana Bagi Hasil/DBH

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada  daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Dana Dekonsentrasi

Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah

Dana Desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara  yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Dana Insentif Daerah/DID

Dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu

Dana Perimbangan/Dana Transfer

Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Dana Transfer Lainnya

Dana yang dialokasikan untuk membantu Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan

Dana Tugas Pembantuan

Dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan

Defisit Anggaran Desa

Selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa

Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah

Desa

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh  Pemerintah kepada  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kawasan Perdesaan

Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Kepala Desa

Pejabat Pemerintah Desa yang mempuyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Keuangan Desa

Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajban Desa

Musyawarah Desa

Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah antara Badan  Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Desa

Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Upaya mengembangkan kemandirian dan  kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

Pemerintah Daerah

Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pemerintah Desa

Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Pusat/Pemerintah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pendampingan Desa

Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa

Pendapatan Asli Daerah/PAD

Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Desa

Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan  pertanggungjawaban keuangan desa

Pengeluaran Desa

Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa

Peraturan Bersama Kepala Desa

Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur

Peraturan Desa

Peraturan  perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan di Desa

Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa

Peraturan Kepala Desa

Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur

Perencanaan Pembangunan Desa

Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif  guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien  dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Rekening Kas Desa

Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan

Rekening Kas Umum Daerah/RKUD

Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung  seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

Rekening Kas Umum Negara/RKUN

Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh  penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral

Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDesa

Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Rencana Kerja Pemerintah/RKP

Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM Desa

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM

Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran /SIlPA

Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

Surplus Anggaran Desa

Selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa

Transfer ke Daerah

Bagian dari belanja negara dalam rangka  mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya

Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan

Share this

Ayi Sumarna

Tulisan Terkait